Deretan Kasus Korupsi yang Menyeret Gubernur di Indonesia

0
2


Kasus korupsi baru saja kembali menyeret seorang kepala daerah. Ia adalah Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Nurdin diduga telah melakukan permufakatan jahat terkait izin proyek reklamasi. 

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya saat diduga hendak melakukan transaksi atau penerimaan suap. Dari OTT itu KPK mengamankan sejumlah uang sebesar SG$ 6.000 yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 62 juta. 

Selain Nurdin, dalam OTT itu KPK juga menangkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Budi Hartono. 

Kasus ini menambah deretan panjang kasus korupsi yang menyeret kepala daerah. Sebelum Nurdin, tiga orang gubernur juga pernah ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai terpidana korupsi. Siapa saja mereka? 

Baca juga: Menelisik Gurita Bisnis Tersangka Korupsi BLBI Sjamsul Nursalim

1. Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh)

kasus korupsi
Irwandi Yusuf. (Instagram/@sahabat_irwandi)

Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kini telah divonis bersalah atas perbuatan korupsi dan gratifikasi yang dilakukannya. Saat menjabat, ia dinilai telah menerima suap sebesar Rp 1 miliaran dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. 

Uang tersebut diberikan ke Irwandi dalam rangka memuluskan program-program pembangunan di Bener Meriah dari Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2018. 

Selain itu, ia juga dianggap telah menerima gratifikasi secara berkala selama memimpin Aceh, yaitu dari tahun 2007-2012 dan 2017-2022. Besarannya pun fantastis, mencapai sekitar Rp 41 miliaran. 

Melalui persidangan yang berlangsung pada April lalu, Irwandi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman 7 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama tiga tahun yang dihitung sejak ia terbebas dari penjara.  

Baca juga: Negara Rugi Sampai Rp 490 Triliun Lebih, Ini 5 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

2. Zumi Zola (Gubernur Jambi) 

kasus korupsi
Zumi Zola. (Instagram/@gmpzo)

Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola kini harus rela mendekam di Lapas Sukamiskin. Pada tahun 2018 lalu, ia ketahuan oleh KPK menerima gratifikasi dan memberikan suap. Uang-uang haram tersebut berkaitan dengan proyek-proyek di Jambi. 

Di persidangan, ia dinilai telah menerima gratifikasi sebesar Rp 37.477.000.000, SG$ 100.000, US$ 173.300 dan satu unit Toyota Alphard. Semua itu berasal dari pihak swasta, baik rekanan maupun pengusaha yang memiliki kepentingan terhadap proyek di Jambi. 

Kemudian untuk membantu memuluskan niat jahatnya dengan pengusaha, ia pun memberikan suap Rp 16 miliaran kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi. Tujuannya adalah agar mereka mau menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan Perda APBD 2018. 

Karena kasus korupsi ini, Zumi Zola harus rela divonis penjara 6 tahun dan pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak bebas dari penjara. 

Baca juga: Masih Jadi Buronan Kasus Korupsi, Mantan Pejabat Nikahkan Putrinya bak Royal Wedding

3. Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu) 

kasus korupsi
Ridwan Mukti. (Wikimedia Commons)

Di tahun 2017, Gubernur Bengkulu saat itu, Ridwan Mukti tertangkap tangan oleh KPK menerima suap terkait pembangunan proyek jalanan di Bengkulu.

Besaran yang suap yang diterimanya adalah sebesar Rp 1 miliaran sebagai fee proyek tersebut. Apesnya lagi, yang kena bukan cuma Ridwan Mukti, melainkan sang istri Lily Martiani juga ikutan keseret. 

Untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi yang mereka lakukan, hakim menjatuhi vonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta. Keduanya sempat melakukan banding terhadap putusan tersebut, tapi sayangnya, hakim justru menambah hukuman mereka menjadi 9 tahun penjara serta pencabutan hak politik selama lima tahun. 

Itu tadi ketiga gubernur yang lebih dulu ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh KPK gara-gara tersandung kasus korupsi. Padahal kalau ditelisik lebih jauh tentang harta kekayaan mereka itu, mencapai miliaran rupiah. Gaji mereka sebagai pejabat tertinggi di provinsi juga gede kok. Buat biaya hidup sehari-hari sekaligus foya-foya juga rasa-rasanya cukup. Lantas, kenapa mereka tetap tega melakukan tindakan jahat tersebut? 

Kalau ditelisik dari laman resmi KPK, korupsi sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, gak memandang harta dan jabatan. Karena penyebab korupsi itu adalah sikap serakah, penyalahgunaan terhadap wewenang, kesempatannya selalu ada, dan terakhir lemahnya sistem pengawasan. 

Kalau untuk memperkaya diri, sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan dan tentunya gak merugikan orang lain maupun negara, yaitu investasi. Gaji yang besar itu bisa mereka bikin lebih besar lagi kalau dialokasikan untuk membeli tanah, investasi saham, atau dijadikan modal untuk bisnis. Dijamin deh lebih menguntungkan dan halal daripada korupsi dan terseret ke meja hijau! (Editor: Ruben Setiawan)





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here